Meridian Ramadir : Parliamentary Threshold 5 Persen Bentuk Ketamakan

Wakil Sekjen Bidang Organisasi dan Pemerintahan DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Meridian Ramadir.
Wakil Sekjen Bidang Organisasi dan Pemerintahan DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Meridian Ramadir.

JURNALHITZ – Parliamentary threshold 4 persen yang tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 terbukti hanya melemahkan partai-partai kecil dan partai-partai yang baru muncul.

Pada tahun 2021 ini ada wacana ambang batas 4 persen itu dinaikan menjadi 5 persen di dalam draf UU tentang Pemilu tahun 2024.

“Wacana menaikkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dari 4 persen menjadi 5 persen dinilai tidak masuk akal dan merupakan bentuk ketamakan partai-partai besar saja,” kata Wakil Sekjen Bidang Organisasi dan Pemerintahan DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Meridian Ramadir dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (25/1/2021).

Menurutnya, itu sungguh kebijakan yang tidak masuk di akal dan hanya akan menguntungkan bagi parpol besar terutama lima parpol yang berada di ranking teratas.

Draf UU tentang Pemilu tahun 2024 pada Pasal 251 juga dibatasi untuk tingkat DPRD di kabupaten/kota dan provinsi menjadi minimal 4%. Mereka tidak memberikan kesempatan bagi partai baru dan partai kecil yang memiliki suara di bawah 4% di pemilihan umum yang lalu untuk berkembang dan bersama-sama membangun negara ini,” ucap Meridian.

Ia pun mempertanyakan apakah partai-partai yang bisa dikatakan sebagai pemenang pemilu khususnya dua partai terbesar di Indonesia, bisa merepresentasikan keinginaan pemilihnya.

“Apakah mereka memberikan apa yang pemilihnya inginkan? Ataukah malah mereka menggunakan pemilihnya hanya sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan dan mengeruk kekayaan negara untuk kepentingan pribadi dan partainya?,” sambung Meridian.

Malah nyatanya, ada kasus korupsi di Kabinet Jokowi-Ma’ruf yang jelas-jelas dilakukan oleh kader partai politik pemenang pemilu yang duduk di kursi kabinet.

Tidak tanggung tanggung, yang dikorupsi oleh mereka merupakan sesuatu yang langsung berhubungan dengan rakyat, yaitu dana bansos. Kasus lainnya merupakan kasus yang berhubungan dengan sumber daya alam (kasus lobster).

“Harusnya mereka hadir untuk melindungi kekayaan alam Indonesia dan menggunakannya untuk kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (Drey)

SBN

Tentang Penulis /

Setiap berita yang dimuat di media online JURNALHITZ DOT ID selalu dilekati link eksternal di bagian akhir artikel sebagai sumber berita. Apabila ada keberatan, atau ketidakpuasan dengan pemberitaan kami dan menjadi sengketa, kami melayani HAK JAWAB, dan HAK KOREKSI

Ketik dan tekan enter untuk mencari

Klik izinkan notifikasi untuk menerima berita dan pembaruan dari kami
Abaikan
Izinkan Notifikasi